Swapena

Usulan Pengangkatan Bupati Pessel Terpilih Disampaikan ke Mendagri

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgyon706WANSDAsgL0m1AiZmTbYaHT8L9u2pp6gpF9zXy5ug0LMbIJSO3aUqAU2cvYRzae82hbvgbQpBAo6KPHqA8TpF9eJDkM6Um5alTrXZwqXO9ACDwnzJpqp_XDiSeiYplzAOEvu54/s1280/IMG-20210219-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgyon706WANSDAsgL0m1AiZmTbYaHT8L9u2pp6gpF9zXy5ug0LMbIJSO3aUqAU2cvYRzae82hbvgbQpBAo6KPHqA8TpF9eJDkM6Um5alTrXZwqXO9ACDwnzJpqp_XDiSeiYplzAOEvu54/s320/IMG-20210219-WA0008.jpg" width="320" /></a></div> PAINAN, Swapena -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan terpilih hasil Pilkada tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Jumat (19/2).Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD setempat, Ermizen, S Pd, dihadiri Wakil Ketua, Aprial Habbas, Plh. Bupati Pesisir Selatan, Muskamal, anggota Forkopimda dan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.Pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan terpilih hasil Pilkada tahun 2020 dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Ermizen atas nama DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, dalam sidang paripurna DPRD. "Pada hari ini Jumat 19 Februari 2021 atas nama DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan terpilih hasil Pilkada tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, sebagai bupati dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si calon wakil bupati terpilih Pesisir Selatan, " ucap Ermizen, mengumumkan di hadapan sidang paripurna.Sementara itu, Sekretaris DPRD Pesisir Selatan, Jarizal, menegaskan, pihaknya, hari ini juga langsung menyampaikan usulan pengesahan, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat. Hal ini dilakukan, lanjutnya, dalam rangka percepatan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Dalam Negeri.Sebagaimana diketahui, berdasarkan pasal 160 Undang Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015, bahwa pengesahan, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Sebelum DPRD mengusulkan kepada Mendagri melalui gubernur, terlebih dahulu penetapan KPU diumumkan dalam rapat paripurna DRPD.Pada hari yang sama, pagi Jumat, KPU Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rapat pleno menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan terpilih hasil Pilkada tahun 2020, yaitu Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd, dan Apt, Rudi Hariyansyah, S.Si. Hal tersebut dituangkan dalam berita acara (BA) No 7/ PK.01- BA/1301/KPU/II/ 2021 Tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan terpilih hasil Pilkada tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).KPU Pessel menetapkan,  Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah, sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih dengan memperoleh suata terbanyak  yakni 128.922 suara atau 57,2 persen dari total 225.216 suara sah. Pasangan calon Hendrajoni-Hamdanus 86.074 suara atau 38,24 persen dan disusul pasangan calon Dedi Rahmanto Putera-Arfianof Rajab sebesar 10.220 suara atau 4,54 persen. (rls)

Usulan Pengangkatan Bupati Pessel Terpilih Disampaikan ke Mendagri

PAINAN, Swapena -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman ha...

Baca »

Musim Kemarau Melanda Sumbar, Waspadai Ancaman Penyakit Diare

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxMOvBYlEyH0NRfbgl_2IieUdHCdxnT-EFvE7HU1Zu3_srr4M2CY4W4CWwaaNEJ2WDBWuhbrtyHnFWzQ0cka_Xffm2DThiLTQxRR7L-dsdIrHSqKABV_xMwsDZb6SPqr80wtnuiLe8PjE/s900/sawah1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="507" data-original-width="900" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxMOvBYlEyH0NRfbgl_2IieUdHCdxnT-EFvE7HU1Zu3_srr4M2CY4W4CWwaaNEJ2WDBWuhbrtyHnFWzQ0cka_Xffm2DThiLTQxRR7L-dsdIrHSqKABV_xMwsDZb6SPqr80wtnuiLe8PjE/s320/sawah1.jpg" width="320" /></a></div> PADANG, Swapena - Musim kemarau melanda Sumatera Barat sejak beberapa waktu belakangan. Dinas Kesehatan mengingatkan potensi ancaman penyakit diare.“Kalau di masa peralihan musim hujan ke musim kemarau, yang menjadi ancaman itu menyakit demam berdarah. Namun, jika musim kemaru ini yang perlu diwaspadai ancaman penyakit diare,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Jumat (19/2).Kenapa penyakit diare? Arry mengungkapkan, faktor penyebab penyakit diare ini salah satunya adalah kekurangan air. Namun, meskipun demikian, hingga saat ini Dinkes Sumbar menurut Arry belum satu pun menerima laporan adanya masyarakat yang terserang penyakit diare secara massal, akibat kekeringan di musim kemarau ini.Untuk mengantisipasi serangan penyakit diare terhadap masyarakat di musim kemarau ini, Arry meminta seluruh puskesmas yang ada di seluruh daerah, agar tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Kita minta agar seluruh puskesmas jangan lengah dengan kondisi kemarau saat ini. Tetap maksimalkan pelayanan kesehatan,” imbaunya. (ys)<div> </div>

Musim Kemarau Melanda Sumbar, Waspadai Ancaman Penyakit Diare

PADANG, Swapena - Musim kemarau melanda Sumatera Barat sejak beberapa waktu belakangan. Dinas Kesehatan mengingatkan potensi ancaman peny...

Baca »

SKB 3 Menteri, Jangan Ada Dusta di Antara Kita

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEO7WG8jRpL-D1X6HHCnNqD7lVNopjrNh5f2MgXo8EpHEpJGLqiFwN56JjwS7oGg2__hl0_m2QmEQgsYSytjUXkib6PhIeWCMk05FktTsHkV5OWI0mh7pkHUGHMNWE4GW-9iBwNEFfCSM/s1930/IMG_20201023_112027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1554" data-original-width="1930" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEO7WG8jRpL-D1X6HHCnNqD7lVNopjrNh5f2MgXo8EpHEpJGLqiFwN56JjwS7oGg2__hl0_m2QmEQgsYSytjUXkib6PhIeWCMk05FktTsHkV5OWI0mh7pkHUGHMNWE4GW-9iBwNEFfCSM/s320/IMG_20201023_112027.jpg" width="320" /></a></div> SEKOLAH negeri dilarang mengatur seragam siswa berdasarkan agama. Begitu antara lain isi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, beberapa waktu lalu.Banyak yang kaget dengan lahirnya SKB 3 menteri tersebut. Bahkan masyarakat dan kalangan ulama di Sumatera Barat langsung bereaksi. Sebab, kelahiran SKB tersebut hanya hitungan hari saja dari peristiwa yang terjadi pada salah satu SMK di Kota Padang.Ada yang cukup menarik, pemerintah pusat  begitu 'bersemangat' dan cepat untuk segera melahirkan SKB dimaksud. Padahal soal 'paksa - larang' terhadap pakaian anak sekolah sudah pernah terjadi di daerah lain sejak dahulu.  Misalnya terjadi di SD 22 Wosi, Manokwari, Papua Barat yang pelajarnya dilarang mengenakan jilbab. Sebelum-sebelumnya lagi pernah pula terjadi di Bali dan atau di daerah lain.Lalu, mana otonomi daerah yang diperkaya dengan kearifan lokal?   Akankah ia akan ikut 'terkubur' bersamaan dengan adanya larangan pemerintah daerah dan sekolah untuk mengatur pakaian keagamaan di sekolah negeri serta dicabutnya aturan yang telah dibuat selama ini? Kita tentu tidak berharap hal-hal demikian. Yang jelas, sejumlah daerah bereaksi atas kelahiran SKB 3 Menteri tersebut, termasuk di Sumatera Barat.Perlu diketahui, kearifan lokal Sumatera Barat ditopang dengan filosofi  'Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Syarak Mangato Adaik Mamakai'. Apa yang dilakukan senantiasa bersandar dan berpedoman pada filosofi tersebut. Makanya salah satu kearifan lokal itu terlihat pada pakaian yang dikenakan masyarakatnya, termasuk pada peserta didik. Di Sumatera Barat yang dikenal dengan budaya Minangkabau, kaum perempuannya senantiasa berpakaian yang menutup aurat. Karena agama Islam memang memerintahkan untuk menutup aurat. Bagi kaum perempuan Islam aurat itu dari puncak kepala atau ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Makanya kaum perempuan Minang senantiasa mengenakan jilbab dalam berbagai aktivitas, termasuk anak sekolah.Masyarakat khawatir hal itu akan menjadi 'korban'  dengan keberadaan SKB dimaksud, makanya ada reaksi. Sebab, ketiga menteri tersebut melarang pemerintah daerah serta sekolah negeri mengatur seragam maupun atribut siswa yang berkaitan dengan kekhususan agama. Bahkan, Mendikbud mengancam jika dalam 30 hari ke depan sekolah atau pemerintah daerah tidak mencabut aturan berpakaian keagamaan di sekolah negeri diberi sanksi. Salah satu sanksinya adalah tidak diberi lagi dana bantuan operasional sekolah (BOS).Terkait itu, pemerintah pusat perlu menjelaskan secara gamblang tentang saripati dari SKB tersebut. Jangan ada yang disembunyikan dan jangan ada dusta di antara kita agar semua masyarakat paham dan tidak salah tafsir. Jika tidak segera dijelaskan, ini berpotensi menimbulkan persoalan baru nantinya.Mudah-mudahan saja kekhawatiran masyarakat itu tidak terjadi. Semoga pihak-pihak berkompeten dan pengambil kebijakan di tingkat pusat mampu menginterpretasikan reaksi masyarakat Minangkabau tersebut. Ada yang perlu dipahami, pendidikan kita tidak saja untuk membuat pintar anak-anak dan generasi, tapi juga bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti  luhur dan berbudaya. Karenanya pemerintah berkewajiban menanamkan nilai-nilai religi serta budaya kepada generasi muda. Apa jadinya negeri ini ke depan jika generasi mendatang lupa atau tidak lagi tahu dengan nilai-nilai agama, budi pekerti dan budaya. (Sawir Pribadi)

SKB 3 Menteri, Jangan Ada Dusta di Antara Kita

SEKOLAH negeri dilarang mengatur seragam siswa berdasarkan agama. Begitu antara lain isi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang...

Baca »

Satu Lagi Pejabat Kabupaten Agam Korban Laka Lantas Meninggal

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsQ-flMCAkZINfW8Zo_R_b_zhRMZHMmFmsDWHjbxXuwREwhKDXRrdOom-FFf7_gKeownid4IPtgIFNFdrlZ92hVJJ1kAVevkwgTBXu3w5K6A4rCZkGy797IcHXQTkcE-KgFVlU17G_YaY/s333/20210219_090837.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsQ-flMCAkZINfW8Zo_R_b_zhRMZHMmFmsDWHjbxXuwREwhKDXRrdOom-FFf7_gKeownid4IPtgIFNFdrlZ92hVJJ1kAVevkwgTBXu3w5K6A4rCZkGy797IcHXQTkcE-KgFVlU17G_YaY/s320/20210219_090837.jpg" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ermanto </td></tr></tbody></table> PADANG, Swapena -- Korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah pejabat Kabupaten Agam beberapa waktu lalu bertambah. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Agam, Ermanto, S.Pi, M.Si,  dikhabarkan meninggal pukul 06.45 WIB Jumat (19/2) di RS. Dr. M. Djamil Padang.Dengan meninggalnya Ermanto, maka sudah 4 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal bus pariwisata di daerah Kotanopan,  Kabupagen Madina, Provinsi Sumatera Utara pada 8 Februari 2021 lalu. Dari empat orang itu, tiga di antaranya adalah pejabat di Kabupaten Agam dan satu orang lagi sopir bus tersebut.Mantan Bupati Agam, Indra Catri menyatakan duka mendalam atas berpulangnya Ermanto ke Rahmatullah. "Innalillahi wainailaihi roji’un. Selamat jalan Saudaraku Ermanto. Semoga husnul khotimah. Semoga diterima disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapinya. Amiiiin YRA." Begitu tulis Indra Catri di akun facebook @Indra Catri II yang dikutip swapena.com.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kecelakaan tunggal bus pariwisata yang membawa rombongan pejabat Kabupaten Agam  terjadi di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara yang Senin (8/2). Rombongan tersebut baru saja melakukan studi banding di Aceh dan tengah dalam perjalanan pulang menuju Agam.Korban meninggal akibat kecelakaan itu sebelumnya adalah Kadis Kominfo Fauzan Helmy Hutasuut (45), David (30) sopir dua bus dan Kadis Koperasi dan Tenaga Kerja Fatimah (52). (sp)

Satu Lagi Pejabat Kabupaten Agam Korban Laka Lantas Meninggal

Ermanto PADANG, Swapena -- Korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah pejabat Kabupaten Agam beberapa waktu...

Baca »

Kembali Tiga Digit, Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Bertambah 114. Ini Sebarannya!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjph5lgPjh1e1OwpZxcEA61yJT7m66JHDcJdIKxMiCw4l-drnjTf1KwTfkGcx5BCwwMbpUSn6D1V8Z1QqR1EyBkowyb2cLbMzb2V81-kT-HPdVaGYs_zwIGPjZQ4e5GfpQbmMPuutavBIo/s1920/Polish_20200820_103321114.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1130" data-original-width="1920" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjph5lgPjh1e1OwpZxcEA61yJT7m66JHDcJdIKxMiCw4l-drnjTf1KwTfkGcx5BCwwMbpUSn6D1V8Z1QqR1EyBkowyb2cLbMzb2V81-kT-HPdVaGYs_zwIGPjZQ4e5GfpQbmMPuutavBIo/s320/Polish_20200820_103321114.jpg" width="320" /></a></div> PADANG, Swapena - Kasus Corona atau Covid-19 di Sumatera Barat kembali naik ke tiga digit. Hari ini, Kamis (18/2) ada tambahan warga yang positif sebanyak 114 orang dan 107 orang dinyatakan sembuh.Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang dalam siaran persnya yang diterima swapena.com  mengatakan, dengan tambahan sebanyak itu, maka hingga hari ini sudah 28.419 warga Sumbar yang dinyatakan positif Covid-19. Sementara pasien sembuh berjumlah 26.657 orang.Dikatakan, adanya pertambahan kasus positif 114 orang  setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.342 sampel swab pada Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand Padang dan Laboratorium Veteriner Baso, Kabupaten Agam. Hari ini tidak ada tambahan pasien Covid-19 meninggal dunia.Dijelaskan, dari 28.419 warga Sumbar yang dinyatakan positif tertular virus Corona tersebut, sebanyak 218 orang di antaranya dirawat pada berbagai rumah sakit. Selanjutnya yang menjalani isolasi mandiri 869 orang, isolasi provinsi 11 orang, isolasi kabupaten / kota 27 orang,  meninggal dunia 637 orang dan sembuh 26.657 orang.Berikut data sebaran 114 warga Sumbar yang terkonfirmasi positif hari ini:1. Kota Padang 55 orang2. Kota Bukittinggi 1 orang3. Kota Solok 2 orang4. Kota Pariaman 2 orang5. Kabupaten Padang Pariaman 4 orang6. Kabupaten Agam 5 orang7. Kabupaten Limapuluh Kota 1 orang8. Kabupaten Solok 2 orang9. Kabupaten Tanah Datar 4 orang10. Kabupaten Sijunjung 1 orang11. Kabupaten Pesisir Selatan 1 orang12. Kabupaten Kep. Mentawai 7 orang13. Kabupaten Pasaman Barat 1 orang14. Kabupaten Solok Selatan 26 orangPasien sembuh sebanyak 107 orang, dengan sebarannya:1. Kota Padang 40 orang2. Kota Bukittinggi 7 orang3. Kota Payakumbuh 2 orang4. Kabupaten Pasaman 1 orang5. Kabupaten Padang Pariaman 9 orang6. Kabupaten Agam 14 orang7. Kabupaten Limapuluh Kota 2 orang8. Kabupaten Solok 1 orang9. Kabupaten Tanah Datar 7 orang10. Kabupaten Pesisir Selatan 16 orang11. Kabupaten Kep. Mentawai 2 orang12. Kabupaten Pasaman Barat 5 orang13. Kabupaten Solok Selatan 1 orang.  (sp)

Kembali Tiga Digit, Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Bertambah 114. Ini Sebarannya!

PADANG, Swapena - Kasus Corona atau Covid-19 di Sumatera Barat kembali naik ke tiga digit. Hari ini, Kamis (18/2) ada tambahan warga yang...

Baca »

Peringati HPN, Polda Sumbar Laksanakan Donor Darah dan Plasma Konvalesen

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJDnQiYXBh0elmeEvPUAwjfWJRQgCs93SQmVOBtRqKPUk-GUrl0mjemdtLu-yZxcdBASf8rHimiwp0DS8TWwJWvXx7i_ddDhI-au77Q-fToJEY5U1_w2k7Ksltu7KK7eq0J422tdrOU2E/s1280/donor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJDnQiYXBh0elmeEvPUAwjfWJRQgCs93SQmVOBtRqKPUk-GUrl0mjemdtLu-yZxcdBASf8rHimiwp0DS8TWwJWvXx7i_ddDhI-au77Q-fToJEY5U1_w2k7Ksltu7KK7eq0J422tdrOU2E/s320/donor.jpg" width="320" /></a></div> PADANG, Swapena - Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menggelar donor darah dan donor plasma konvalesen di Mapolda Sumbar, Kamis (18/2). Kegiatan ini merupakan bentuk bakti sosial dan peringati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021.Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Satake Bayu, mengatakan, donor darah ini dalam rangka memperingati HPN tahun 2021. "Ada sekitar 300 personel yang melaksanakan donor darah. Ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Toni.Kapolda mengatakan, selain donor darah, dalam kegiatan sosial ini juga dilakukan donor plasma konvalesen. "Diambil dari penyintas Covid-19 dengan alat yang ada di rumah sakit. Jadi merupakan kegiatan sosial yang rutin kita lakukan," lanjut dia.Dikatakan, donor plasma konvalesen merupakan metode pengambilan darah plasma dari penyintas Covid-19 yang dapat diberikan sebagai obat untuk pasien Covid-19 yang sedang dirawat. Dari 300 personel yang direncanakan ini sebanyak 232 yang bisa melakukan donor. "Donor plasma 46 orang, yang lulus screening 12 orang. Donor darah ada 138 orang," kata Satake.Lebih jauh Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, dari 138 pedonor darah, pihaknya berhasil mengumpul 42 kantong darah golongan A, 32 kantong darah golongan B, 9 kantong darah golongan AB dan 55 kantong golongan darah O. "Kita berharap dengan adanya terkumpul sejumlah kantong darah ini, sedikitnya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan darah," tutup dia. (dr)

Peringati HPN, Polda Sumbar Laksanakan Donor Darah dan Plasma Konvalesen

PADANG, Swapena - Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menggelar donor darah dan donor plasma konvalesen di Mapolda Sumbar, Kamis (18/2). Kegi...

Baca »

Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar Tolak SKB 3 Menteri

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfTT1Vyt-Jk6L4oeiGuC4YXsaAsXWMKc_Ie21kkGWhLbGw8RO2Al83UFyVLWUHW7b8HWhiU_Le7XgW1WE4Ipe5uEuTi2JPp35uoXBKSh5UE3kcMkc0unwMPxTwpQW7Fyhj4nMRBLK8MQg/s678/marawa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="678" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfTT1Vyt-Jk6L4oeiGuC4YXsaAsXWMKc_Ie21kkGWhLbGw8RO2Al83UFyVLWUHW7b8HWhiU_Le7XgW1WE4Ipe5uEuTi2JPp35uoXBKSh5UE3kcMkc0unwMPxTwpQW7Fyhj4nMRBLK8MQg/s320/marawa.jpg" width="320" /></a></div> PADANG -  Sejumlah lembaga, organisasi masyarakat (ormas) dan beberapa tokoh menyatakan sikap menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri terkait seragam sekolah. SKB itu akan diperjuangkan untuk direvisi atau bahkan dibatalkan. Hal tersebut disampaikan mereka  dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPRD Sumbar, membahas SKB 3 menteri itu, Kamis (18/2). Hearing di tersebut merupakan permintaan dari anggota DPR RI asal Sumbar, H. Guspardi Gaus. Sejumlah lembaga, ormas dan tokoh adat yang menyatakan keberatan terhadap SKB 3 menteri ini, di antaranya MUI Sumbar, LKAAM Sumbar, Bundo Kanduang, Muhammadiyah, Tarbiah (Perti), Aisyiah Sumbar, Dewan Pendidikan Sumbar dan juga mantan walikota Padang Fauzi Bahar. Ikut hadir perwakilan Nahdathul Ulama (NU) Sumbar. Namun NU menyatakan pendapat berbeda yakni secara kelembagaan tidak menolak SKB 3 menteri. Sejumlah lembaga dan ormas yang menyatakan keberatan terhadap SKB 3 menteri sebelumnya ada yang telah mengambil langkah sendiri. Misalnya Dewan Pendidikan Sumbar yang telah melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Perwakilan Dewan Pendidikan Sumbar mengatakan, 13 orang yang mewakili lembaga tersebut telah melayangkan surat yang tertuju pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Surat itu juga diteruskan ke DPR RI, DPD RI, gubernur dan DPRD Sumbar. Dalam surat tersebut ditegaskan penolakan terhadap SKB 3 menteri dimaksud.Ketua LKAAM Sumbar, Sayuti Dt. Rajo Panghulu mengatakan, LKAAM bahkan telah sepakat menetapkan 100 pengacara untuk menyurati Presiden. Isinya adalah meminta Presiden merevisi SKB 3 menteri. LKAAM juga mempertimbangkan untuk menggugat ke Mahkamah Agung (MA) jika nanti SKB 3 menteri terbukti jelas melanggar hukum, keadilan dan HAM. Menurut dia, anak-anak haruslah dididik sejak kecil menjalankan syariat. Apalagi di ranah Minang palsafahnya adalah Adaik Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Jika dilarang mewajibkan bahkan dilarang pula untuk mengimbau menggunakan pakaian muslim sesuai syariah, maka itu dinilai Sayuti, tidak adil dan melanggar HAM.Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, pun mengatakan, MUI jelas menolak SKB 3 menteri tersebut karena adanya pernyataan yang mengatakan tidak diperkenankan mewajibkan atau mengimbau siswa untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama tertentu. "Ini bertentangan dengan ABS-SBK. Adat Minangkabau itu adalah melaksanakan syariat dalam keseharian. Masa pada anak-anak kita tak boleh menyuruh mereka taat syariat menutup aurat? Ini bukan soal agama saja, tapi juga adat istiadat," ujarnya.Dia mengatakan, wajar saja jika sejumlah lembaga dan ormas menyatakan menolak SKB 3 menteri karena negara bukanlah negara titah raja. Seharusnya masih terbuka peluang untuk SKB 3 menteri itu direvisi."Intinya tidak ada dalam sejarah, selama 20 tahun sejak Solok menerapkan pakaian muslim di sekolah, itu tujuannya untuk intoleransi. Non muslim tidak ada disuruh berjilbab. Itu khusus untuk yang muslim dan itu syariat juga adat istiadat," ujarnya. Senada, Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudha Thaib juga mengatakan SKB 3 menteri tersebut sangat wajib ditolak karena jangankan mewajibkan, mengimbau untuk berpakaian muslim saja tidak boleh. "Anak-anak harus diajarkan nilai agama sejak dini. Ini bagaiamana mau diajarkan kalau mengimbau saja juga tidak boleh," ujarnya.Norman Agus dari Muhammadiyah justru menyesali adanya ancaman jika tidak mematuhi SKB 3 menteri. Padahal daerah sudah otonomi. Fauzi Bahar menilai SKB 3 menteri, jelas tidak tepat karena justru merusak keberhasilan Sumbar untuk membentuk karakter siswa dalam 15 tahun terakhir. Dia menyesali hanya 1 kasus saja, keberhasilan itu malah dianggap salah dan dilarang. "Kita mengajarkan syariah dan adat, pada yang muslim, bukan non muslim. Masa dilarang," ujarnya.Harus DiperjuangkanAnggota DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan, Sumbar harus mengambil sikap tegas pada masa transisi pemberlakukan SKB 3 menteri. Dia menilai DPRD perlu menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait hal ini. Selain itu, Guspardi menilai perlunya komite-komite sekolah mengadakan pertemuan dengan walimurid untuk menampung aspirasi dan menampung pendapat. Ini nanti akan memperkuat upaya meminta revisi SKB 3 menteri. "Saya tidak senang Sumbar diperlakukan seperti ini. Cuma satu kasus dalam 15-20 tahun tapi diperbesar seolah Sumbar intoleran. Lalu kita dilarang menerapkan adat istiadat kita," tegasnya. Dia mengatakan, Sumbar harus berjuang mempertahankan kebaikan yang telah dilakukan selama ini, yakni mengajarkan pakaian sesuai syariat Islam pada anak-anak. Menerapkan syariat sesuai agama Islam adalah falsafat adat Minangkabau. "Dalam masa transisi ini kita harus upayakan pembatalan atau revisi," tegas Guspardi. (T2)<div> </div>

Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar Tolak SKB 3 Menteri

PADANG - Sejumlah lembaga, organisasi masyarakat (ormas) dan beberapa tokoh menyatakan sikap menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 men...

Baca »

Hamdani Dilantik Jadi Pj Gubernur Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiny-Zb0iBjRWGIloBaQfahP2svnuqaDxITXSG8GAZH6TQJgZ8VrMy28kcvUW0KgBSr1Tn4HRopE85I9zl52DKG2LH0-0R0WdRcQ5DFmkXDtm1L_Iq1RXnVC05xlEu1TiE3e5NzDHc3KRw/s750/PJ-Gubernur_%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="750" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiny-Zb0iBjRWGIloBaQfahP2svnuqaDxITXSG8GAZH6TQJgZ8VrMy28kcvUW0KgBSr1Tn4HRopE85I9zl52DKG2LH0-0R0WdRcQ5DFmkXDtm1L_Iq1RXnVC05xlEu1TiE3e5NzDHc3KRw/s320/PJ-Gubernur_%25281%2529.jpg" width="320" /></a></div> JAKARTA, Swapena -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Hamdani sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat, Kamis (18/2). Pelantikan dilangsungkan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.Dilantiknya Handani sebagai Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur hingga dilantiknya gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2020, Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy. Bagi kalangan ASN dan pejabat di kantor gubernur, Hamdani tidak asing lagi. Ia adalah urang awak kelahiran Painan, yang sebelumnya pernah menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Meuangan pada 2008-2010, semasa Gubernur Gamawan Fauzi. Sebelumnya ia adalah auditor di BPKP Sumbar.Setelah 2010, ia menjabat Direktur Anggaran Daerah Kemendagri 2011-2014. Selanjutbya Staf Ahli Mendagri 2014 sampai 2015, Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2015 sampai sekarang. Ia juga pernah dipercaya sebagai Pj Gubernur Bali pada Augustus-September 2018 lalu. Selain menjalankan tugas selaku kepala pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Pj Guberbur Hamdani juga menyiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. (sp)<div> </div>

Hamdani Dilantik Jadi Pj Gubernur Sumbar

JAKARTA, Swapena -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Hamdani sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat, Kamis (18/2). Pelan...

Baca »

Kemendagri Tunjuk Pelaksana Tugas Gubernur Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9UY5EAVoCTBzvI5PRa6Jl1HC6NO99IUnFbVyCF_pBrQJegjdHNLPMJ4eVlJ5rqt4GgTiT1nNNQrFEqFCef6eyiaAKZt4sUEZOuqMoa6v5fpgVXYNfJhnmKUb-9iVXaRDAwvMEfALiOnA/s650/images+%252816%2529.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="650" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9UY5EAVoCTBzvI5PRa6Jl1HC6NO99IUnFbVyCF_pBrQJegjdHNLPMJ4eVlJ5rqt4GgTiT1nNNQrFEqFCef6eyiaAKZt4sUEZOuqMoa6v5fpgVXYNfJhnmKUb-9iVXaRDAwvMEfALiOnA/s320/images+%252816%2529.jpeg" width="320" /></a></div> PADANG, Swapena -  Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menunjuk pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat. Hal itu lantaran hingga hari ini, gubernur terpilih belum dilantik dan demi kelancaran jalannya roda pemerintahan di daerah ini.Kepastian penunjukan Pj tersebut setelah keluarnya Radiogram nomor T.121/1037/OTDA tertanggal 17 Februari 2021 dengan klasifikasi amat segera. Dalam Radiogram tersebut Kemendagri mengangkat empat Penjabat (Pj) Gubernur, yakni untuk Kepri, Jambi, Bengkulu dan Sumbar. Radiogram itu ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik atas nama Mendagri.Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Ramadi Payana kepada media membenarkan adanya Radiogram  Kemendagri tersebut untuk pelantikan Pj Gubernur Sumbar. Namun ia belum mengetahui tentang nama pejabat yang ditunjuk Mendagri tersebut. Menurut rencana, pejabat yang ditunjuk akan dilantik Kamis (18/2) pagi ini. Serah terima jabatan dengan Plh gubernur Alwis akan dilaksanakan secara virtual.Beredar informasi bahwa yang dipercaya Kemendagri untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Sumbar itu adalah Hamdani yang sekarang menjabat sebagai Plh Sekjen Kemendagri dan Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan. Dikutip Padek.co, Hamdani membenarkan amanah yang diberikan Kemendagri tersebut. (sp)

Kemendagri Tunjuk Pelaksana Tugas Gubernur Sumbar

PADANG, Swapena - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menunjuk pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat. Hal itu lantaran hin...

Baca »

Di Daerah Ini Plh. Sekda Jabat Plh. Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUfsZlF-soRaDArvJduz_xEnCksBOctjiV7rUSBOvHwfhCBOWYUfpa_iHjmOfrtIG0ofVVoD4mw3YaeXtZHoDk1D5RfbGIzNykluJWCRmHfyhMZPMjoMZtIGCh72-z59ury5110lUbGRY/s1040/IMG-20210217-WA0038.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUfsZlF-soRaDArvJduz_xEnCksBOctjiV7rUSBOvHwfhCBOWYUfpa_iHjmOfrtIG0ofVVoD4mw3YaeXtZHoDk1D5RfbGIzNykluJWCRmHfyhMZPMjoMZtIGCh72-z59ury5110lUbGRY/s320/IMG-20210217-WA0038.jpg" width="320" /></a></div> PADANG, Swapena -- Plh Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Muskamal, SH, M.Si, malam ini resmi menjabat Plh. Bupati Pesisir Selatan, setelah dilakukan serah terima jabatan dari Bupati Hendrajoni, secara virtual malam ini Rabu (17/2) di Painan.Serah terima jabatan dilakukan secara virtual karena saat ini Bupati Hendrajoni, sedang berada di Jakarta.Pengangkatan Plh bupati berdasarkan Radiogram Plh Gubernur Sumbar No.T.120/86/PEM-2021 ditanda tangani Drs.Alwis tertanggal 15/2/2021, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.Acara serah terima jabatan dihadiri Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen, S.Pd, anggota Forkopimda, serta pejabat eselon II, dan unsur terkait lainnya.Hendrajoni dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap anggota Forkopimda, Ketua, pimpinan serta seluruh anggota DPRD, pejabat instansi vertikal, BUMN serta pejabat dan seluruh ASN dilingkup Pemkab Pesisir Selatan, atas kerjasamanya selama ini.Dikatakan, berkat kerjasama dan bantuannya segenap komponen selama kepemimpinanya bersama Wakil Bupati Rusma Yul Anwar, telah berhasil menorehkan sejumlah prestasi dan kemajuan di berbagai bidang."Pada kesempatan saya mengucapkan terimakasih kepada segenap komponen masyarakat, Forkopimda, pejabat dan ASN atas kerjasamanya selama lima tahun ini," katanya.Kepada ASN di lingkup Pemkab Pesisir Selatan, bupati berpesan agar terus bekerja dengan baik, dan apa yang baik selama ini silahkan lanjutkan.Selanjutnya, dirinya mengimbau agar ASN dan masyarakat mendukung bupati yang lantik nantinya, demi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan.Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Ermizen, S.Pd, dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih kepada bupati dan wakil bupati atas kerjasamanya selama ini.Menurutnya, selama lima tahun kepemimpinan Bupati Hendrajoni dan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar, telah berhasil membangunan Pesisir Selatan dengan baik, bahkan sekarang daerah ini sudah terkenal di tingkat nasional. "Semoga apa yang telah  diperbuat menjadi amal kebaikan bagi kedua pemimpin," kata Ermizen.Selanjutnya,  Ermizen, mengucapkan selamat kepada Plh. Bupati Muskamal. Katanya, jabatan Plh bupati  bagi Saudara Muskamal ini menjadi catatan sejarah dalam hidupnya, karena di akhir masa tugas diamanahkan dua jabatan tertinggi di kabupaten yakni  Plh. Sekda dan Plh Bupati.Sementara itu, Plh Bupati Muskamal, atas nama keluarga besar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Hendrajoni dan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar atas pengabdiannya sebagai bupati dan wakil bupati selama ini.Selain itu, Muskamal, selaku Plh bupati juga mengharap dukungan dan kerjasasama dari semua pihak demi suksesnya pelaksanaan tugas selaku Plh bupati di masa mendatang. (sp)

Di Daerah Ini Plh. Sekda Jabat Plh. Bupati

PADANG, Swapena -- Plh Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Muskamal, SH, M.Si, malam ini resmi menjabat Plh. Bupati Pesisir Selatan, setelah d...

Baca »

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama