PADANG -- Setelah melalui berbagai pertemuan dan menyerap pemikiran dari masyarakat dan pakar, Dewan Pendidikan (DP) Sumbar merumuskan 5 draft rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat. Rabu (24/9) Dewan Pendidikan yang diketuai Dr. Rahmawati M. Ag, dalam rapat plenonya di kantor Dinas Pendidikan Sumbar menyetujui 5 rekomendasi itu
Rapat itu selain dihadiri oleh ketua Rahmawati, terlihat pula Abinul Hakim selaku sekretaris, bendahara Yeni Putri dan anggota lainnya Alfroki, Ardiles, Irsyad, M.Khudri dan Suindra. "Kami telah sepakati lima rekomendasi sebagai produk kinerja Dewan Pendidikan Sumbar," kata Rahmawati.
Ke lima rekomendasi itu adalah pertama usulan pembangunan Gedung Guru yang representatif. "Sudah saatnya Sumbar memiliki sarana peningkatan kompetensi guru yang representatif, seperti provinsi lain pada umumnya," kata dia.
Gedung Guru itu akan proyeksikan untuk pusat kegiatan guru SMA, SMK dan SLB Sumatera Barat, di bawah kendali Dinas Pendidikan. "Peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinir dan berkelanjutan. Nanti, jika sudah ada Gedung Guru, Dinas Pendidikan harus membentuk lembaga penyelenggaranya," katanya.
Rekomendasi kedua adalah tentang Penguatan Pembelajaran Bahasa Arab di SMA, SMK dan SLB. "Selaian pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing pilihan seperti bahasa Jepang, Cina dan Jerman, jajaran Dinas Pendidikan hendaknya aktif mendorong sekolah untuk memotivasi siswa untuk ambil Mapel pilihan bahasa Arab, karena manfaatnya untuk dunia dan akhirat," ujar Rahmawati.
Rekomendasi ketiga yaitu, tentang evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). "Kita sudah dapat informasi pelaksanaan SPMB tahun ini tidak ada temuan Ombusman, namun tetap saja kita sarankan perbaikan agar yang baik makin lebih baik lagi nantinya," ujar Rahmawati.
Keempat, DP merekomendasikan, tentang penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pungutan biaya pendidikan. "Sekolah-sekolah membutuhkan dasar hukum yang kuat, agar proses penyenggaraan sekolah lancar, karena anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai sekolah," katanya.
Terakhir DP merekomendasikan Penguatan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan untuk bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Pendidikan Inklusi.
Lima rekomendasi ini kata Rahmawati berdasarkan usulan anggota DP sebagai hasil pemikiran masing-masing dan menyerap masukan atau pendapat ahli pendidikan serta masyarakat pada umumnya. (mkd)
