PASBAR -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum juga dirasakan oleh siswa tingkat SMA/SMK di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Sekolah-sekolah di daerah itu masih menunggu kepastian dari pemerintah provinsi maupun pelaksana program.
Pelaksanaan MBG yang seharusnya menyasar seluruh satuan pendidikan di Sumatera Barat itu, menurut pihak sekolah di Pasaman Barat, belum memiliki alur komunikasi yang jelas. Sejumlah kepala sekolah mengaku belum memperoleh arahan resmi mengenai mekanisme pelaksanaan MBG.
Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah VI Sumbar, Efri Lubis, Selasa (18/11) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi apa pun mengenai pelaksanaan program tersebut. “Kita belum dapat info resmi dari pelaksana MBG. Bahkan kita tidak tahu harus berkoordinasi ke mana terkait teknis pelaksanaannya,” ujar dia.
Menurut Efri, keterlambatan informasi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di lingkungan sekolah karena pihaknya harus mempersiapkan berbagai hal, mulai dari pendataan siswa hingga kesiapan fasilitas apabila program hendak dijalankan dalam waktu dekat.
Efri menyebutkan, ada 14 SMA dan 10 SMK di Pasaman Barat yang kini menunggu kejelasan pelaksanaan program.
Tidak hanya sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Sumbar, institusi pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Pasaman Barat, tingkat SLTA pun belum tersentuh program tersebut.
Kepala Kemenag Pasbar, Ralitasman, mengungkapkan bahwa sebanyak 26 sekolah tingkat SLTA yang berada di bawah naungan Kemenag juga belum menerima MBG. Hingga kini pihaknya belum menerima petunjuk teknis maupun informasi lanjutan mengenai waktu pelaksanaan.
“Kami di Kemenag juga belum mengetahui untuk pelaksanaan MBG. Ada 26 sekolah tingkat SLTA di bawah naungan kami, semuanya masih menunggu, sementara untuk tingkat SLTP sudah mulai berjalan,” kata Ralitasman.
Ia menilai program MBG sangat dinantikan karena akan membantu peserta didik, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang memadai setiap hari sekolah. Namun tanpa koordinasi yang jelas, implementasi program ini berpotensi terhambat.
"Kalau sudah ada informasi yang jelas tentunya persiapan teknis bisa dilakukan lebih awal. Selain itu, sekolah menilai pentingnya adanya jalur komunikasi tetap agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," katanya. (aft/sgl)
