PADANG, SWAPENA -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat dan kepala OPD Pemprov Sumbar melakukan rapat terkait pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru, ruas Payakumbuh-Pangkalan. Rapat dilaksanakan di Istana Gubernur, Kamis (5/1) yang juga dihadiri oleh konsultan JICA via zoom.
Rapat dilakukan dalam rangka mencari solusi dari permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang - Pekanbaru, khususnya daerah Limapuluh Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di 5 nagari. Hal ini menjadi rumit dikarenkan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari solusi dari permasalahan ini.
Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab Widya Putra menjelaskan, dari 5 nagari tersebut, tinggal tersisa 2 nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini. Solusi dari masalah ini Pemka Limapuluh Kota akan mengadakan pertemuan dengan ke lima nagari dimaksud
“Kita optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” ucap Widya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari masyarakat yang menyatakan mereka bukan menolak, tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak. “Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi.
Gubernur Mahyeldi optimis bahwa masalah ini akan dapat diselesaikan. Ia optimis pembangunan tol Payakumbuh - Pangkalan akan dapat terlaksana dan tetap harus mengutamakan masyarakat yang terdampak tentunya.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan di masyarakat harus diselesaikan. Jadi Insya Allah semua pembangunan di Sumatera Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan," tutup gubernur. (kmf)
