BUKITTINGGI – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy mengusulkan agar Sumbar ditetapkan sebagai daerah istimewa di Indonesia. Usulan itu disampaikannya langsung kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dalam kegiatan Seminar Internasional bertajuk “Bridging Friendship: Strengthening Indonesia–Netherlands Diplomatic Ties via Bukittinggi–Amsterdam” yang digelar dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang di Bukittinggi, Sabtu malam (20/6).
Di hadapan Menteri Kebudayaan, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, serta para peserta seminar lainnya, Wagub Vasko menegaskan Sumbar memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa sehingga layak memperoleh status daerah istimewa.
“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, jika diperbolehkan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Mari sama-sama kita kawal Pak Menteri,” ujar Vasko.
Menurutnya, peran Sumbar dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Salah satu bukti pentingnya adalah posisi Bukittinggi yang pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat negara menghadapi masa-masa paling krusial.
Ia menilai status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan yang layak atas kontribusi besar para tokoh dan masyarakat Sumbar dalam menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau kita berbicara sejarah, kontribusi Sumatera Barat terhadap bangsa ini sangat besar. Bukittinggi bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan Republik Indonesia,” katanya.
Vasko optimistis perjuangan tersebut dapat terwujud apabila seluruh tokoh dan elemen masyarakat Sumbar, baik yang berada di daerah maupun di tingkat nasional, memiliki semangat yang sama untuk mengawal dan memperjuangkannya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menyatakan dukungannya. Namun ia menegaskan bahwa gagasan tersebut harus diperjuangkan secara serius dan melalui proses yang matang.
Menurut Fadli Zon, Sumbar memiliki dasar historis yang sangat kuat untuk memperoleh status daerah istimewa. Ia menilai tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki rekam jejak sejarah seperti Bukittinggi yang pernah menjadi pusat pemerintahan negara di masa perjuangan.
“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” ujar Fadli.
Fadli menjelaskan bahwa keberadaan PDRI di Bukittinggi menjadi salah satu titik penentu dalam sejarah Indonesia. Saat itu, pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara berhasil menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah agresi militer Belanda.
“Bukittinggi menjadi ibu kota pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.
Seminar internasional tersebut merupakan salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi. Selain membahas hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda, forum tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai sejarah, budaya, serta kontribusi Bukittinggi dan Sumbar dalam perjalanan bangsa Indonesia. (adp/sb)
