Faktual dan Berintegritas


PADANG, Swapena - Sumatera Barat hingga sekarang masih termasuk zona merah penyalahgunaan narkoba. Tingkat penggunaan narkoba di provinsi ini masih tinggi. Selain itu, Sumbar juga sebagai daerah perlintasan peredaran narkoba.

"Pintu masuknya sudah sangat jelas. Ganja datang dari Aceh lewat Medan lalu Pasaman melewati jalan darat. Lalu sabu dan ekstasi datang dari Pekanbaru lewat Limapuluh Kota," ujar Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Pol Khasril Arifin saat memaparkan  pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di  DPRD Sumbar, Rabu (31/3).

Melihat kondisi itu, BNNP selalu berusaha untuk mengoptimalkan kinerja pengentasan penyalahgunaan narkoba. Walaupun BNNP masih terkendala sarana dan prasarana. 

Menurut dia, BNNP berusaha berkoordinasi dengan BNNK di daerah-daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk distribusi narkoba dari luar provinsi. "Kesiagaan BNNK di daerah-daerah tersebut harus ditingkatkan," ujarnya. Terutama pula keseriusan untuk menangkap pengedar dan pengguna narkoba. 

Demi menurunkan angka penyelahgunaan narkoba di Sumbar,  selain melalukan pemberantasan, juga melakukan pencegahan.

Untuk penangkapan pengguna dan pengedar narkoba, dirinya tak menampik masih kekurangan sarana dan prasarana. Sehingga upaya penangkapan terkesan kurang maksimal. Dia mencontohkan kurangnya kendaraan operasional petugas. Belum lagi sarana berupa kendaraan laut berupa kapal. "Ini salah satu dilema kita di BNNP," katanya.

Sedangkan untuk sosialisasi, pihaknya juha terkendala anggaran dan sarana. Saat ini, untuk sosialisasi ada pihak lainnya yang membantu, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan lainnya.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan setelah mendengar paparan BNNK dan melihat kenyataan saat ini, dia mendukung kinerja BNNP dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Untuk itu, dia akan membantu mengkoordinasikan dengan pihak Pemprov Sumbar. "Berat tugas BNN saat ini. Kita akan mendukung kinerja BNN di Sumbar. Tentunya sesuai dengan kewenangan kita," katanya.

Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis yang hadir dalam kegiatan tersebut mengakui ada keterbatasan provinsi dalam membantu kinerja BNNP. Misalnya dengan pinjam pakai kendaraan dinas Pemprov Sumbar untuk operasional. (T2)

 
Top