 |
| Dadan Kusdiana |
JAKARTA -- PT PLN (Persero) siap mengakselerasi 522 proyek hijau yang dikolaborasikan investasinya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Jumlah tersebut meningkat tajam dari 163 proyek hijau yang saat ini dijalankan secara mandiri oleh PLN untuk transisi energi mencapai target NZE di 2060.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menyampaikan, pemerintah telah bersepakat dengan negara-negara anggota G20 pada pertemuan KTT G20 di Bali, untuk mendorong transisi energi di Indonesia melalui pemetaan proyek energi bersih yang akan dibiayai melalui skema JETP. Untuk itu, Pemerintah bersama dengan PLN dan Sekretariat JETP menggodok skema teknis dan finansial yang paling sesuai untuk menopang ketahanan energi nasional.
"Kita sudah deal, sudah sepakat, joint statement juga sudah disetujui. Saya berharap deliverable-nya itu adalah megawatt hour dan ton CO2 reduction. Jadi output inilah yang kami kejar di Kementerian ESDM sebagai hasil kesepakatan negara G20 melalui joint statement untuk implementasi JETP. Hal itu yang ingin saya ajak menjadi fokus di dalam diskusi hari ini," ujar Dadan saat membuka FGD JETP .
Dadan mengatakan rancangan teknis dan finansial yang dirancang ini akan mengarah langsung untuk pembangunan rantai pasok energi hijau dalam negeri. Sehingga bantuan finansial yang disediakan JETP akan dimaksimalkan untuk penguatan industri hijau dan SDM lokal.
"Nantinya CIPP yang akan dihasilkan harus taktis dan workable, harus bisa dieksekusi baik dari sisi proyek maupun kebijakan. Kita mendorong supply chain energi hijau domestik, industrinya di kita, sumber daya manusianya juga terserap," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa kolaborasi bersama JETP sangat penting bagi internasional karena ekosistem energi hijau terdapat di Indonesia.
"Ini sangat penting buat indonesia dan dunia. Apa yang kita lakukan sekarang penting untuk sitem elektrifikasi jadi hijau karena _effort dunia_ juga bergantung pada indonesia karena ekosistem energi hijau di kita," terang Rachmat.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menanggapi, PLN telah mengidentifikasi 4 skenario transisi energi di tanah air dalam kerangka JETP serta melakukan analisis teknis bersama International Energy Agency dan analisis finansial bersama Asian Development Bank.
"PLN melakukan analisis teknis dan finansial untuk memastikan agar dapat mencapai tujuan transisi energi dengan perencanaan yang workable dan tetap menjaga finansial perusahaan tetap sehat,," jelas Darmawan.
Dirinya mengatakan, komitmen PLN dalam transisi energi sudah konkret dengan menjalankan 163 proyek hijau untuk berbagai tempat di tanah air melalui berbagai sumber pendanaan. Semua proyek pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tersebut total kapasitasnya mencapai 5,1 Gigawatt (GW) dengan target selesai di 2030.
"Kita punya planning bagus dan membangun aliansi kuat untuk mereduksi emisi sekaligus menjaga kekuatan finansial. Kita ingin transisi energi ini bisa _sustainable_ untuk bisa meningkatkan industri nasional," kata Darmawan.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, PLN saat ini tengah mengonsolidasi seluruh program hijau yang belum memperoleh pendanaan untuk masuk ke dalam CIPP dalam skema JETP. Dalam hal ini, PLN telah menyiapkan 522 proyek energi hijau yang potensial dibiayai JETP dengan total kapasitas 15,1 GW sampai dengan tahun 2030.
Head of JETP Secretariat Edo Mahendra menambahkan, dalam G20 telah ada kesepakatan bersama untuk mendorong 3 target utama transisi energi Indonesia. Yaitu mengurangi emisi karbon di sektor ketenagalistrikan, meningkatkan energy mix dari energi baru dan terbarukan, dan pencapaian target NZE.
"Komitmen ini bersama-sama. Sehingga kita bisa memulai dulu perencanaan dan proyek-proyeknya. Kita ingin gain input dari FGD ini, termasuk potensi pilot project yang nanti dihasilkan," ujarnya.
Edo mengatakan, untuk mendukung komitmen itu saat ini JETP telah menyediakan dana bantuan sebesar 20 miliar USD. Namun demikian, Edo menilai perlunya dukungan Pemerintah khususnya dari segi kebijakan.
"Kita butuh dukungan pemerintah Indonesia untuk segi kebijakan. Koordinasi dan implementasi kita butuh PLN dan lembaga lain. JETP akan ada di tengah untuk membantu semuanya jalan," ujar Edo. (rls)
