 |
| Abdullah Azwar Anas |
BATAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan jika pemerintah terus mengakselerasi reformasi birokrasi agar memberikan dampak ke masyarakat, salah satunya melalui Zona Integritas. Zona Integritas berfokus pada implementasi reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja, yang mana merupakan entitas terdekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.
“Dengan melakukan terobosan pada unit kerja, khususnya pada aspek Integritas, Kinerja, dan Pelayanan Prima, tentu masyarakat akan semakin merasakan reformasi birokrasi berdampak,” ujarnya dalam acara One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI), di Batam, Rabu (4/10).
Menteri Anas menyampaikan isu integritas dan akuntabilitas menjadi salah satu isu penting yang menjadi tantangan banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan reformasi birokrasi berdampak, salah satunya melalui Zona Integritas, diharapkan terobosan ini dapat menjadi upaya pencegahan korupsi serta dapat menjamin integritas dan akuntabilitas individu dan lembaga pemerintah, agar setiap layanan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Dikatakan bahwa terdapat 4 tematik yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi (RB), yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, peningkatan PDN, yang ditopang oleh digitalisasi pemerintahan. Pada evaluasi RB sebelumnya, terdapat 259 indikator proses dan administratif yang perlu 5 diisi serta ribuan lembar laporan yang perlu disampaikan. Saat ini, hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai.
Urgensi Zona Integritas adalah menciptakan organisasi yang bebas dari korupsi sehingga mendorong angka Corruption Perception Index Indonesia. Kemudian meningkatkan integritas dan pengawasan dalam kinerja dan pelayanan. Urgensi selanjutnya yakni untuk meningkatkan budaya kinerja dan pelayanan prima yang berkelanjutan, menciptakan efisiensi dalam pencapaian kinerja, dan mendorong perbaikan tata kelola dan pelayanan yang lebih luas.
Melalui program OLGOZI diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun Zona Integritas dan mengawalnya hingga unit-unit kerja strategis di pemerintah daerah tersebut memperoleh predikat WBK/WBBM. Pelaksanaan program diharapkan mampu menjadi stimulus bagi unit kerja lain dan sehingga akan melahirkan semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di pemerintah daerah.
“Pada akhirnya tentu akan mendorong percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang merata dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung dan nyata oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” katanya.(*)
