PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya melakukan berbagai terobosan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah dinamika fiskal yang terjadi. Salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menyampaikan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, di Padang, Senin (22/6).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas perhatian, masukan, dan dukungan yang diberikan terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Gubernur, berbagai pertanyaan, pendalaman, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan. (adp/sb)
