Faktual dan Berintegritas

Mahyeldi 


PADANG, SWAPENA -- Bersama dengan gubernur se-Indonesia, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi mengikuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 di Istana Negara, Jakarta, secara daring, Senin (29/11).

Selain diikuti secara daring, penyerahan DIPA dan TKDD juga dilakukan langsung secara simbolis Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kepada 9 kementerian dan lembaga (K/L).

Dalam sambutannya Kemenkeu Sri Mulyani, menyebut APBN tahun 2022 akan melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan fondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi.

Dari keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 K/L dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Presiden RI Joko Widodo berharap Pimpinan Kementerian/Lembaga terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas K/L dan menggunakan anggaran sesuai skala prioritas termasuk melakukan penyesuaian otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi ketidakpastian di 2022. 

Diwawancarai usai penerimaan DIPA dan TKDD, Gubernur Mahyeldi menyampaikan terimakasih kepada bapak presiden yang telah menyerahkan dana hibah untuk Sumatera Barat. Gubernur berharap dengan adanya penyerahan dana ini, bisa segera memacu percepatan pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Ditambah lagi, lanjut gubernur dengan telah disahkannya APBD Sumbar, sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan diawal tahun sudah bisa dilakukan.

"Kemudian sesuai arahan bapak presiden tadi, maka penanganan Covid-19 masih tetap menjadi perioritas. Karena memang kita tidak tau kapan akan berakhirnya. Makanya saya kembali menghimbau agar kedisiplinan prokes tetap dijaga. Pemenuhan anggaran tentu juga untuk pemulihan ekonomi," jelas Buya Mahyeldi. (kmf)
 
Top