 |
| Zainut Tauhid |
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI mengatakan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mendapatkan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2021. Sebab, belum ada keputusan berapa kuota calon jemaah haji (calhaj) yang dapat diberangkatkan ke Tanah Suci.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid saat menjadi nara sumber diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2022" bersama Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).
Namun Wamenag Zainut Tauhid mengatakan, kalau dari pihak pemerintah Indonesia sudah siap. Hanya saja, hingga saat ini belum ada kabar pasti dari Pemerintah Arab Saudi.
“Ya, soal kepastian penyelenggaran ibadah haji 2021, yang tahu hanya dua, yakni Allah SWT dan Raja Arab, Salam Abdullah,” sebut Zainut.
Kendati demikian, pemerintah dalam hal ini Kemenag akan terus optimis penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana tahun ini, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menunjukan penurunan signifikan. "Belum kita tahu tanggal 17 Mei penerbangan ke Saudi dari luar akan dibuka, nah ini menambah optimisme kita,” sebut politikus PPP itu.
Dalam kesempatannya itu, Zainut mengaku jika Indonesia tetap terus melakukan pembicaraan agar ke Pemerintah Saudi melaksanakan ibadah haji. Apalagi dengan seluruh persiapan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang sudah dilakukan.
"Kita sudah melakukan seluruh persiapan bahkan bisa dikatakan hampir 100 persen. Lobi-lobi juga terus dilakukan, jadi ya harapan kami haji ini bisa terlaksana agar tak mengecewakan jemaah yang sudah menunggu untuk melakukan ibadah suci ini," pungkasnya.
Terkait kuota haji, Jazilul Fawaid menyarankan agar pemerintah dalam penyelenggaran ibadah haji Tahun 2021 untuk mengedepankan rasa keadilan. Hal itu, sambung dia, bilamana pada pelaksanaan ibadah haji hanya memberangkatkan 10 persen dari calon jamaah yang telah terdaftar. "Kalau seumpamanya hanya 10 persen kuota yang diberangkatkan, saran saya, ditutup lagi saja pak Wamen. Ini untuk menciptakan ketidakadilan," kata Gus Jazil sapaan politisi PKB itu.
Gus Jazil juga menekankan, kuota sebanyak 10 persen yang katanya akan diberikan ke Indonesia merupakan bentuk ketidakadilan. Artinya, sambung dia, ada sebanyak 90 persen calon jamaah nantinha akan kehilangan kesempatannya untuk melaksanakan ibadah haji. "Kalau hanya 10 persen. Banyak orang yang diperlakukan tidak adil nanti," imbuhnya.
Dalam kesempatannya itu, Gus Jazil sempat berseloroh, bila nanti Pemerintah Arab Saudi memutuskan hanya 10 persen kuota jamaah yang dapat diberangkatkan, agar Kementerian Agama melakukan pengundian saja.
"Mungkin kalau adil, nanti diundi. Petugas undinya juga harus yang jelas. Jangan sampai kriteria kaya kemudian yang jadi terdepan. Sekali lagi pak Wamenag, tanpa mengurangi rasa hormat lebih baik ditutup saja kalau hanya 10 persen. Kalau tidak diserahkan saja ke haji plus. Dengan syarat dia tidak haji lebih dari satu kali. Sebisa mungkin harus bersikap adil kalau kuotanya kecil," pungkasnya. (ry)
