 |
Mahyeldi |
PADANG, Swapena -- Empat jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, masih kosong. Jabatan pimpinan di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu untuk sementara di-plt-kan kepada pejabat lain.
Gubernur Sumbar Mahyeldi membenarkan kekosongan itu dan akan diisi dengan pejabat definitif. "Kita minta izin kepada Mendagri dan juga minta persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kita sekarang masih menunggu," kata Mahyeldi, Sabtu (19/6) di Padang.
Empat OPD tersebut adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang kosong sejak 1 Agustus 2020, Kepala BKD dan Kepala Inspektorat yang kosong sejak 1 Januari 2021 serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Untuk operasional empat OPD ini, ditunjuk Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil, Nasrizal sebagai Plt. Kadis Koperasi dan UKM, Betty Vetria Sekretaris Inspektorat sebagai Plt. Kepala Inspektorat, Fitriati Kabid Jabatan dan Kinerja ASN sebagai Plt. Kepala BKD dan Delliyarti staf ahli gubernur bidang keuangan dan ekonomi sebagai Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Mahyeldi menjelaskan, untuk mengisi kekosongan empat jabatan di OPD Pemprov, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan jobfit yaitu pergeseran antar jabatan eselon II. Setelah itu, masih ada jabatan yang kosong, akan dilakukan pelelangan jabatan.
"Yang penting itu, harus ada izin dari Mendagri dan disetujui KASN. Kami tidak ingin mendahului apalagi melanggar ketentuan yang ada. Ada risiko dan panjang masalahnya nanti. Makanya kita tunggu dulu," jawab Mahyeldi.
Saat ditanyakan jabatan apa yang akan di-jobfit-kan dan akan dilelang, Mahyeldi enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Tapi yang lebih urgen dulu, katanya, menunggu izin dari Mendagri dan persetujuan KASN. (pn)
