Faktual dan Berintegritas


BUPATI Padang Pariaman, John Kenedy Azis berwacana mengganti nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Ia mengusulkan penggantinya adalah nama Syekh Burhanuddin. 

Wacana demikian langsung viral di media sosial. Bisa diprediksi banyak yang menolak. Alasannya hanya BIM satu-satunya bandara di dunia yang memakai nama etnis. Sedangkan nama tokoh hingga pahlawan sebagian besar bandara di Indonesia menggunakannya.

Wacana, rencana atau bahkan jika itu usulan tentu harus dihargai. Bukankah mengeluarkan pendapat di negeri ini dijamin oleh undang-undang. Apalagi seorang kepala daerah yang sudah sukses memberi nama Rumah Sakit Daerah Padang Pariaman menjadi RSUD Muslim Kasim, tentu kian termotivasi untuk mengganti yang lain.

Pertanyaannya sekarang kenapa nama Bandara Minangkabau diganti? Adakah yang salah atau keliru dengan nama itu? Atau bisa juga menyalahi aturan dan lain sebagainya?

Biasanya, segala sesuatu yang diganti pasti ada faktor penyebabnya. Misalnya mengganti kendaraan karena sering rusak, sering mogok, boros BBM dan sebagainya. Mengganti pakaian karena sudah robek, menggati cat rumah karena sudah pudar dan seterusnya. Bahkan ada yang mengganti nama anak lantaran tak putus dirundung sakit. 

Lalu, Bandara Internasional yang terletak di wilayah Padang Pariaman itu selama ini tak ada persoalan. Tak ada yang salah, tak ada yang keliru, tidak pula ada menyalahi apapun. Bahkan pemberian nama itu bukan asal-asalan, melainkan melalui sayembara dengan dewan jurinya orang-orang hebat. Di antara nama orang hebat yang menjadi juri sayembara untuk nama bandara di Katapiang itu adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Kamardi Rais Dt. P. Simulie, sejarawan Mestika Zed, alim ulama Ketua MUI Sumbar Buya Mas'oed Abidin, Rusdi Lubis dari unsur pemerintahan dan lainnya. Gubernurnya ketika itu adalah Zainal Bakar yang asli orang Piaman.

Perkara nama yang diusulkan Bupati JKA sekarang, sudah ada diusulkan ketika sayembara menjelang BIM dikukuhkan. Tak hanya nama Syekh Burhanuddin, juga terdapat nama Buya Hamka, Tan Malaka, Imam Bonjol, Agus Salim dan nama-nama pahlawan lainnya, namun pilihan jatuh kepada Minangkabau. Nama itu dianggap netral.

Lalu, kenapa Bupati Padang Pariaman sekarang punya keinginan mengganti nama yang sudah rancak, unik dan sudah mendunia ini? Inilah pertanyaannya.

Terlepas dari apa nama yang diusulkan, rasanya kurang elok, jika mengganti nama yang sudah bagus, tidak bermasalah, representasi masyarakat, etnis dan budaya Sumatera Barat. Nama Minangkabau itu dinilai paling pas. Satu-satunya di Indonesia bahkan dunia yang melekat dengan etnik.

Oleh karena itu, sebaiknya Bupati JKA tidak perlu repot-repot untuk menggantinya. Janlah manggawik nan indak gata. (Sawir Pribadi)
 
Top