Hal itu dikatakan Wapres Gibran ketika meninjau kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Jumat (25/9). Wapres didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi dan pejabat lainnya.
Wapres juga meminta pemerintah daerah mendata masyarakat terdampak yang memiliki cicilan pada perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara. Pendataan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan, sehingga beban ekonomi warga tidak semakin berat di tengah proses pemulihan.
“Ya, kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ucap Wapres, seperti dilansir sakato.
Selain kebutuhan dasar, Wapres menekankan percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar maupun nasional, khususnya komoditas padi dan bawang. Karena itu, pemulihan lahan pertanian perlu menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana agar aktivitas produksi masyarakat dapat kembali berjalan.
Lalu, Wapres juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen akibat bencana. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam pendistribusian bantuan.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Wapres turut menekankan pentingnya ketersediaan air bersih guna mencegah munculnya penyakit pascabencana. Sementara untuk mengurangi risiko bencana serupa ke depan, pemerintah didorong mempercepat langkah mitigasi jangka panjang berupa normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam. (*)
