Supardi 

PADANG, Swapena - DPRD Sumatera Baratr menilai perlunya segera dilakukan evaluasi capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2006-2021. Hal ini mengingat tahun depan merupakan tahun terakhirnya. 

Terkait itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi, berharap pemerintah provinsi (Pemprov) menyampaikan evaluasi target pencapaian RPJMD yang telah terverifikasi pada DPRD. Dokumen tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang masih diperdalam. "Pembahasan capaian RPJMD yang telah diverifikasi sangat diperlukan untuk memastikan komposisi APBD yang optimal di Tahun 2021," ujar Supardi baru-baru ini. 

Dia menambahkan, untuk sekarang DPRD masih berupaya memastikan penyusunan APBD 2021 bisa memenuhi kebutuhan daerah serta masyarakat. Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat penting di masa sekarang, sehingga program yang masuk harus merujuk pada hal itu. 

Dia mengatakan sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, APBD 2021 harus diarahkan pada empat hal, yakni untuk penanggulangan Covid-19, untuk recovery ekonomi, untuk mendukung ketersediaan pangan, dan pelaksanaan program padat karya.  

Supardi juga meminta gubernur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah guna mengatasi keterbatasan anggaran yang terjadi di masa pandemi ini. 

"Dalam  penyusunan APBD 2021, pemerintah daerah dihadapi dengan keterbatasan anggaran. Untuk itu, penggunaan PMK 105 tahun 2020 merupakan solusi strategis untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi daerah," ujar Supardi. 

Dia menuturkan, dengan adanya PMK 105 tahun 2020, pemerintah pusat memberi ruang untuk daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, untuk mendapat pinjaman dengan bunga rendah, dalam jangka waktu sepuluh tahun. 

Sementara itu, sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengatakan sejalan dengan pembahasan Kebijakan umum anggaran-plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021, DPRD juga membahas realisasi RPJMD Tahun 2016-2021. 

"Kenapa RPJMD ini juga dibahas secara keseluruhan, karena masa jabatan gubernur periode kedua akan berakhir. Sehingga nanti akan ada laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tahun 2020, dan laporan pertanggungjawaban gubernur 2016-2021," ujarnya. (t2)

 
Top