Alirman Sori  

JAKARTA- Anggota DPD RI, Alirman Sori, mempertanyakan sikap dan komitmen Pemerintah  Indonesia untuk mencegah dan memberantas penyebebaran pandemi Covid-19 di negeri ini.

Membolehkan  kedatangan 500 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara adalah bentuk pengingkaran dengan sengaja dilakukan oleh negara untuk berperang melawan Covid-19.

Selain pengingkaran komitmen, juga merupakan kekuasaan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang diskriminasi dan ambivalen. "Asing dibolehkan masuk ke Indonesia, tetapi pribumi dilarang dan minta stay at home dengan dalih mencegah penyebaran Covid-19, sungguh suatu keniscayaan," ujar Alirman Sori di Jakarta, Jumat (1/5).

Heboh dan viralnya pemberitaan rencana kedatangan TKA asal China ke Sultra, mestinya pemerintah pusat, bersikap tegas untuk sementara waktu tidak mengizinkan TKA masuk ke Indonesia sampai kondisi Indonesia dinyatakan aman terhadap Covid-19.

Dikatakan, Alirman Sori, pemerintah pusat, mesti  arif dan bijksana serta berlaku adil dan tidak diskriminasi. "TKA yes, tetapi pribumi dirumahkan. Negara mesti sensitif, arus besar di Sultra menolak kedatangan TKA oleh pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, kalau masih dibolehkan tetap  masuk ke Sultra sungguh keterlaluan dalam kondisi saat ini," ujar dia.

Menurut Alirman Sori, arus besar penolakan kedatangan TKA di Sultra bukan berarti bangsa ini anti TKA, akan tetapi adalah bentuk kesungguhan secara kolektif  atas imbauan pemerintah pusat  mencegah penyebaran Covid-19. Dalam kondisi “traumatik”, rakyat ketakutan terhadap virus yang mematikan ini (Covid-19) mestinya pemerintah melindungi dan memberikan rasa aman kepada rakyatnya.

Pada berbagai pemberitaan media cetak dan elektronik, bahwa Menteri Tenaga Kerja sudah memberikan izin sesuai peraturan perundang-udangan lalu istana tidak tahu, ini adalah suatu hal yang naif.

Rencana kedatangan TKA asal China ke Sultra mesti harus dicegah. Kalau ini dibolehkan, dapat diperkirakan akan ada gelombang  berikutnya TKA akan  masuk ke wilayah lain di Indonesia dan pemerintah akan kesulitan menolaknya.

Saran senator ini, Presiden mesti mempertimbangkan dan memerintahkan Menteri Tenaga Kerja menunda sementara  waktu kedatangan TKA China di  Sultra untuk menciptakan rasa aman. (rel)
 
Top