PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Wali Nagari atau Kepala Desa adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan. Di tangannya ada tanggung jawab, apakah daerahnya sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju atau mandiri. Tanggung jawab itu secara berjenjang berlanjut ke atas hingga Camat, Bupati/Walikota sampai Gubernur.
"Alhamdulillah, Sumbar memiliki walinagari dan kepala desa yang tangguh-tangguh sehingga hanya tersisa 4 nagari lagi berstatus sangat tertinggal dan 65 nagari tertinggal, ini perlu kita apresiasi," kata Gubernur Sumbar ketika membuka Rapat Kordinasi Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM), Selasa (28/7) di Aula Kantor Gubernur, Jalan Sudirman, Padang.
Menurut Gubernur, untuk menghilangkan status nagari sangat tertinggal dan tertinggal ini, diperlukan kebersamaan. Itu kata kuncinya. "Mari kita semua, mulai dari nagari, kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi bersama-sama, berbagi tanggung jawab mengentaskan status nagari sangat tertinggal dan nagari tertinggal. Mari basamo mambangun nagari," kata Gubernur Irwan Prayitno lagi.
Dalam Rapat Kordinasi Klasifikasi Indeks Desa Membangun 2020 ini, Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. melaporkan, bahwa hasil IDM yang dicapai Sumbar dalam empat tahun terakhir cukup baik. Bahkan IDM Sumbar tahun 2020 meraih peringkat empat nasional setelah Bali, Yogyakarta dan Jawa Timur. Artinya, pencapaian IDM Sumbar terbaik di luar Pulau Jawa dan Bali.
Saat ini ada empat nagari di Sumbar yang berstatus sangat tertinggal yaitu Sungai Abu (Kab. Solok), Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah, dan Lubuk Ulang Aling Selatan (Kab. Solok Selatan). Nagari/desa berstatus tertinggal 65, status berkembang 466, status maju 348 dan nagari/desa berstatus mandiri 45.
Menurut Syafrizal Ucok, hasil IDM Sumbar yang mengalami lompatan ini adalah hasil dari program Pemprov, program kabupaten/kota dan tentunya juga buah dari program yang didanai oleh Dana Desa di nagari dan desa. "Sinergitas semua pihak di Sumbar ini hendaknya tetap diteruskan, sehingga semua nagari dan desa menjadi maju dan mandiri," kata Syafrizal Ucok, yang pernah menjadi Pj Bupati Dharmasraya dan Kepulauan Mentawai ini.
Rapat Koordinasi Klasifikasi IDM ini berlangsung hangat, karena nagari dan kabupaten/kota memiliki semangat yang sama untuk melepas status sangat tertinggal dan tertinggal. Harapan yang disampaikan kepada Pemprov adalah membantu infrastruktur jalan, tenaga dan sarana kesehatan, telekomunikasi dan sarana pendidikan.
Menurut Kabid Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan PMD Sumbar Vera Irawati, ST.,MM mengatakan, Rakor IDM 2020 ini diikuti oleh Kepala Bappeda Sumbar, delapan Bupati atau yang mewakili, Kepala Bappeda, Kadis PMD dan Wali Nagari yang berstatus sangat tertinggal dan tertinggal, Korprov Pendamping Dana Desa dan Tenaga Ahli P3MD Sumbar. Tindak lanjut Rakor ini akan dilakukan rapat khusus Gubernur dengan OPD serta delapan Bupati. (*)
